Anda sedang membaca Pakar Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman : Pers Wajib Kawal Demokrasi Bekerja Sesuai Jalur - JATENGKOTA mohon pertahankan, kami selalu update berita terbaru hari ini singkat, padat dan terpercaya.

JATENGKOTA, PURBALINGGA - Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Purbalingga gelar kegiatan sarasehan di Hotel Andrawina Owabong Cottage, Senin (10/2/2020).

Sarasehan bertajuk 'Menggelorakan Purbalingga Menuju Pilkada Serentak' dihadiri Bupati Purbalingga, Ketua DPRD Purbalingga, Wakapolres Purbalingga, Komandan Kodim (Dandim) 0702/Purbalingga, Danlanud Jenderal Besar (JB) Soedirman, Kajari Purbalingga, Ketua Pengadilan Negeri (KA PN), Phrbalingga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purbalingga, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purbalingga, Pakar Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), dan awak media.

Pakar Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Indaru Setyo Nur Projo, mengatakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan satu diantara kebijakan yang disepakati bersama atas landasan demokrasi. Sementara pers merupakan satu di antara pilar dalam demokrasi.

"Pers wajib mengawal bagaimana demokrasi itu bekerja sesuai jalurnya dan tatanan aturan yang berlaku," tuturnya.

Menurut dia, adanya KPU dan Baswalu dirasa belum cukup ketika pers hanya diam. Temuan Bawaslu selama Pilkada tidak akan mempunyai nilai positif ketika pers tidak ada pemberitaan.

"Artinya pers menjadi basis kekuatan politik dalam proses-proses Pilkada," ujarnya.

Selain itu, pers juga sangat rentan dengan persoalan-persoalan netralitas dan permodalan. Oleh sebab itu pers harus wajib menjadi penyeimbang jalannya demokrasi.

"Pilkada serentak khususnya Purbalingga menjadi momen cukup penting ketika pers bahu membahu dengan Polres dan TNI," tuturnya.

Ia menuturkan pers dituntut untuk kembali tegakkan marwahnya, sebagai watchdog. Pers harus menyajikan fakta sebenarnya di lapangan dengan berimbang.

"Hal itulah yang dirasa penting bagi pers di Purbalingga," ujarnya.